Mengenal SLIK, Pengganti BI Checking


Sistem Informasi Debitur (SID) atau lebih dikenal dengan BI Checking yang semula dioperasikan oleh Bank Indonesia (BI) kini telah bertransformasi menjadi Sistem Informasi Informasi Keuangan (SLIK). Tidak hanya itu, kepengurusan juga telah lolos dari BI yang kini ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengalihan dan pergantian ini dimulai sejak penerapan slik online Januari 2018.

Padahal, OJK telah menerapkan SLIK sejak April 2017 secara penuh pada 2018. Menurut Direktur Pengawas Lembaga Jasa Keuangan OJK Wilayah 9 Kalimantan, Mohamad Nurdin Subandi, penggantian ini bertujuan untuk memperluas akses informasi historis pada masing-masing debitur ( IDI).

Sebelumnya, akses BI Checking hanya terbatas pada lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan. Dengan SLIK, tidak hanya bank dan lembaga keuangan yang memiliki akses, kini lembaga keuangan non-bank memiliki akses ke UID bersejarah, ujarnya.

Nurdin menjelaskan SLIK lebih luas dari BI Checking karena data yang dicatat tidak hanya transaksi perbankan dan keuangan saja, tetapi juga pegadaian, listrik, air dan juga pembayaran Telkom.

Salah satu keunggulan SLIK dibandingkan Ujian BI adalah data yang lebih detail karena masuknya data tagihan air dan listrik, ujarnya kepada beberapa wartawan.

Uniknya, masyarakat yang ingin mengetahui informasi debitur perorangan bisa melakukannya di OJK. Dulu masyarakat yang ingin cek BI Pemeriksaan hanya bisa dilakukan dengan mendatangi BI, tapi sekarang sejak penerapan SLIK masyarakat bisa mengetahuinya secara online atau datang ke tabel informasi yang tersedia di cabang OJK, ā€¯jelasnya.

Namun, pelaku industri jasa keuangan (PUJK) masih melakukan registrasi seperti bank, pinjaman, pegadaian dan lembaga lain yang terdaftar di SLIK. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan pendaftaran, PUJK sendiri dapat melakukan perbaikan.

PUJK masih melakukan registrasi, jika murni ada kesalahan kesalahannya bisa terjadi karena kurangnya koordinasi antar PUJK untuk jenis kredit / pembiayaan bersama dan lemahnya pengelolaan e-KTP Disdukcapil, telah dijelaskan.

Ia juga mengungkapkan, sejak kuartal pertama 2018 telah menyelesaikan 262 kasus pelayanan konsumen yang sebagian besar terkait dengan SLIK.

Kami melayani 262 layanan pelanggan pada kuartal pertama dengan tingkat penyelesaian 98%. Dan 89% pengaduan terkait SLIK, neraca jasa dan produk industri jasa keuangan, kata Nurdin.